Prof. Sugeng, Narasumber FGD Hari Jadi Banjarnegara

 

BANJARNEGARA-50 peserta dari unsur Eksekutif, legislatif, tokoh masyarakat, budayawan dan seniman tergabung dalam Forum Grup Discusion (FGD) yang membahas tentang pelestarian budaya dengan tema Kaji Ulang Sejarah Kabupaten Banjarnegara. Acara diadakan di Sasana Bhakti Praja Setda Banjarnegara, Selasa (15/8/2017).

 

FGD tersebut menghadirkan 3 pembicara yakni Dr. Purnawan Basundoro (Ilmu Sejarah UNAIR Surabaya), Prof. Dr. Sugeng Priyadi, M.Hum. (Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto), dan Heni Purwono, M.Pd. (Guru Sejarah).

 

Narasumber acara Purnawan Basundoro mengatakan, penetapan tanggal 22 Agustus 1831 sebagai Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara dilakukan pada tahun 1981 pada masa pemerintahan Bupati Winarna Surya Adisubrata dengan ketua DPRD Arief Efendi dianggap tergesa-gesa, karena tidak ditemukan  naskah akademik yang cukup untuk meneliti secara mendalam mengenai sejarah Banjarnegara.

 

“Dengan tidak adanya naskah akademik tersebut, nyaris pada waktu pemerintah Kabupaten Banjarnegara tidak memiliki tanggal alternatif lain yang dipilih untuk ditetapkan sebagai hari jadi”, katanya

 

Lampiran dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) mengenai pendirian kabupaten baru di karisedenan Banyumas yaitu Banjarnegara sekaligus mengangkat Tumenggung Dipayudha sebagai Bupati pertama, lanjutnya.

 

“Penetapan Banjarnegara sebagai kabupaten dan pengangkatan bupati disahkan melalui resolusi bertuliskan tangan dan berbahasa belanda. Dengan selembar bukti resolusi tersebut maka hari jadi kabupaten Banjarnegara ditetapkan”, katanya.

 

Heni Purwono narasumber lain di acara ini mengatakan, berdasarkan resolutie van den 22 Agustus 1831 dianggap merupakan hari jadi Banjarnegara di bawah kendali kolonial Belanda.

 

“Hari Jadi Banjarnegara harusnya mengandung nilai nasionalisme dan patriotisme sebagai salah satu simbol rasa kebanggaan”, katanya

 

Prof Dr Sugeng Priyadi, dosen Prodi Pendidikan Sejarah Universwitas Muhamamdiyah Purwokerto, menambahkan, ada peristiwa alternatif untuk menetapkan hari jadi Banjarnegara yaitu saat Wargautama II menjabat sebagai Bupati Wirasaba, membagi Kabupaten menjadi empat, Wirasaba, Merden, Kejawar dan Banjarpetambakan (mrapat).

 

“Atau ketika Mangunyudo I menyerang loji (benteng) VOC di Kartasura dan gugur dalam peristiwa itu”, katanya

 

Wakil Bupati Banjarnegara Syamsudin berharap agar diskusi ini menjadi cara dalam mencari kebenaran, bukan sebagai ajang melempar kesalahan.

 

“Kegelisahan cukup panjang tentang fenomena sejarah Banjarnegara ini sudah diawali beberapa waktu lalu. Kita ingin mengumpulkan catatan sejarah, tidaklah salah ketika kita mencoba mengkaji ulang sejarah untuk mencari kebenaran”, katanya.

 

Dari hasil diskusi  sejumlah pihak menginginkan penetapan hari jadi Banjarnegara untuk dikaji ulang secara mendalam. Akhirnya ditetapkan kesimpulan bahwa pemerintah Banjarnegara perlu melakukan riset, penelusuran dan kaji ulang sejarah Kabupaten Banjarnegara. Membentuk tim dari unsur yang terkait guna mengawal dan membantu kelancaran kegiatan tersebut sampai dengan tingkat yang diharapkan. Kemudian, mengupayakan dukungan dana secukupnya dari APBD Kabupaten Banjarnegara tahun 2018. (www.banjarnegarakab.go.id)

 

Hubungi Kami

Program Studi Pendidikan Sejarah

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. Raya Dukuhwaluh PO BOX 202

Purwokerto 53182

Kembaran, Banyumas

Telp : (0281) 636751, 630463, 63424 Ext. 134

Fax  : (0281) 637239